Ged a Widget

Jumat, 28 Maret 2014

Parpol Masuk Kampus : Sebuah Ujian di Tahun Politik

Mahasiswa takut pada dosen
Dosen takut pada dekan
Dekan takut pada rektor
Rektor takut pada menteri
Menteri takut pada presiden
Presiden takut pada mahasiswa..

(Takut 66, Takut 98- Taufiq Ismail)

Puisi di atas menggambarkan peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998. Saat itu terjadilah peristiwa besar di mana rezim kekuasaan berhasil ditumbangkan oleh pergerakan mahasiswa. Jika kita lihat, mahasiswa takut dengan dosen dan dosen takut kepada dekan karena sebuah jabatan yang lebih tinggi. Namun mengapa pada akhirnya presiden justru takut kepada mahasiswa ? Karena memang, posisi mahasiswa sebagai tonggak pergerakan negeri ini memberi pengaruh besar di masa depan.

Berbicara tentang pergerakan mahasiswa, tidak akan lepas dengan kabar yang berkembang perihal politik. Indonesia yang pada tahun ini mempunyai hajatan besar pemilihan umum dihadapkan pada ujian hadirnya partai politik (parpol) masuk kampus. Sebagai lembaga pendidikan yang membentuk pribadi warga negara jelas melarang adanya parpol di tengah kehidupan kampus. Pendapat ini bukan tanpa landasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,  DPD, dan DPRD  pasal 86 ayat 1 menyatakan adanya pelarangan bentuk kampanye menggunakan  fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan tempat pendidikan. Jelas, dalam hal ini kampus sebagai lembaga pendidikan harus netral dari unsur kampanye parpol.
Keputusan Direktur Jendral Pendidkan Tinggi DIKTI Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus juga menjadi landasan larangan  segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus. Memang, perihal kampanye dan parpol di kampus masih tampak problematis dan dilematis. Pada satu sisi, bahwa kampus (secara yuridis) adalah lembaga pendidikan sebagai wadah masyarakat ilmiyah tidak boleh digunakan untuk kampanye partai politik adalah benar. Kampus adalah wilayah ilmiah, sementara politik atau kampanye adalah bersifat propagandis.
Pada sisi yang lain, kampanye di kampus adalah salah satu bentuk pembelajaran politik bagi mahasiswa, sehingga ini merupakan kebutuhan dan sangat urgent bagi mahasiswa sebagai agent of change. Namun demikian, perlu disadari bahwa sebagai lembaga yang netral, sebuah kampus harus mempertahankan netralistasnya dari intervensi parpol yang kini mulai memasuki sendi-sendi organisasi kampus. Jika dicermati lebih jauh, tidak jarang sebuah organisasi ekstra kampus yang akhirnya berafiliasi dengan organisasi intra kampus. Ada saja cara untuk memasukkan paham politik dari parpol melalui program organisasi dan menjadi santapan mahasiswa. Perlu ditegaskan bahwa mahasiswa mempunyai kewajiban memilah-memilih dan tetap pada idealismenya.


Tahun politik 2014 ini mengharuskan mahasiswa berpikir cerdas untuk menentukan siapa pemimpinnya di masa depan. Mahasiswa dituntut untuk menguatkan idealisme agar tetap netral dan menolak segala intervensi parpol yang masuk pada sendi-sendi kampus. Perlu kecerdasan dan sikap kritis mahasiswa dengan tetap mendukung segala pendidikan politik dan mendukung adanya pemilihan umum. Hal yang sangat arif apabila pada tahun politik ini mahasiswa mau memilih, menolak untuk golput, dan sama-sama melindungi kampus dari bendera parpol maupun segala bentuk kampanye parpol karena hitam di atas putih sudah tertuang dengan jelas sebagai dasar hukum.
Pada akhirnya, fenomena parpol masuk kampus adalah ujian bagi pergerakan mahasiswa di tahun politik. Mahasiswa kritis dan solutif menjadi harapan demi arah pendidikan politik di kampus. Bukan untuk menolak adanya pemilu, namun justru mendukung adanya pemilu dengan tetap menjaga etika dan alur yang ada. Mahasiswa harus kembali ke idealismenya sebagai agent of change yang bukan hanya bisa mengkritik, namun bisa memberikan solusi. Mahasiswa, tentu saja harus melek politik, bukan buta politik.
"Buta yang terburuk adalah BUTA POLITIK. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, dll semua tergantung pada KEPUTUSAN POLITIK. Orang yang BUTA POLITIK begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si Dungu ini tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasinal." (Bertolt Brecht – Penyair Jerman)

Oleh : Janu Muhammad, Mahasiswa Pendidikan Geografi UNY 
Diterbitkan di Buletin LENTERA BEM FIS UNY Edisi Khusus 28 Maret 2014

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar