Ged a Widget

Minggu, 02 Desember 2012

ANTARA PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS


Buka-buka dokumen 2009, eh ternyata ada sedikit catatan lomba yang pernah saya kirim ke UII... Essay tentang Sekolah Gratis :D Tapi ini saya potong2 karena terlalu panjang (10 halaman je)

             Secara umum majunya suatu negara dapat dilihat dari mutu pendidikannya. Semakin tinggi mutu pendidikan di suatu negara, otomatis masyarakatnya juga semakin cerdas dan kemakmuran rakyatnya  akan tercapai.Dapat kita lihat  di negara-negara maju, bahwa pendidikan dijadikan prioritas utama dalam membangun negara. pemerintah dengan serius mengatur system pendidikan, sarana pendidikan maupun dana pendidikan. Di negara maju yang terpenting adalah kualitas SDM, tidak memikirkan masalah dana yang harus dikeluarkan.
            Salah satu contoh negara yang memperhatikan  dan menjadikannya prioritas utama pemerintah adalah  Malaysia. Malaysia adalah Negara muslim yang sanat mementingkan pendidikan sumber daya manusianya daripada bidang lain. Di negara yang berbahas Melayu tersebut tidak boleh ada satu pun anak Malaysia yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, pendidikan dibebaskan biayanya oleh pemerintah setempat. Bahkan, semua keperluan siswa juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Alangkah hebatnya jika Indonesia bisa mengungguli Malaysia. Negara maju lainnya yang menggratiskan pendidikan sampai pada perguruan tinggi adalah Jerman. Hebatnya lagi, di Jerman  orang asing pun boleh menikmati  sekolah gratis  tersebut sampai perguruan tinggi. Itu sebabnya banyak orang Indonesia pergi ke Jerman untuk memperoleh pendidikan tinggi, gratis, dan berkualitas. Lalu bagaimana dengan Negara miskin ? Apakah ada yang seperti Jerman ? Negara miskin seperti Vietnam dan Nigeria  ternyata juga mampu menggratiskan wajib belajar bagi warga negaranya.
 
2.1 Pendidikan di Indonesia
            Lalu, bagaimana dengan sistem pendidikan gratis di Indonesia ? Di Indonesia pada awal tahun 2009 telah dilaksanakan program sekolah garatis bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu. Latar belakang diprogramkannya sekolah gratis adalah berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap wajib belajar 9 tahun oleh setiap warga negara yang berusia antara  tujuh sampai lima belas tahun. Selain itu, pemerintah dituntut untuk mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan (pasal 31 ayat 4 UUD 1945).
            Sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP ini dimulai awal tahun 2009. Di berbagai provinsi pelaksanaannya berbeda, tergantung keputusan gubernur dan rapat bersama. Sekolah gratis dimaksudkan bukan hanya untuk manfaat tiap anak semata, tetapi juga untuk memajukan intelektual bangsa ini. Pendidikan gratis sangat membantu rakyat miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Selain itu, program pemertintah ini juga diharapkan akan menghasilkan bibit-bibit unggul calon pemimpin masa depan. 

Pendidikan merupakan komponen utama setelah ketersediaan sumber daya alam untuk memejukan negara. Indonesia telah 63 tahun lebih merdeka dari tangan penjajah tetapi orang-orang di negeri ini belum mampu mengolah sumber daya alamnya secara tepat. Sebagai contoh negara-negara di kawasan Asia Timur, mereka dengan keras mendidik sumber daya manusianya dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja handal untuk mengolah SDA. Padahal, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambang, pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Mungkin kita bisa dikatakan loading lama (lola) bagi negara maju di dunia.
Jika kita memiliki anak-anak bangsa yang cerdas dan berpendidikan, maka kita tidak perlu mendatangkan ahli dari negara lain. Seperti yang selama ini kita lakukan, sumber daya alam di negara ini diolah oleh orang-orang asing sedangkan kita sebagai tuan rumah hanya menjadi pekerja kasar dengan upah yang sedikit dan tidak mencukupi kebutukan hidup. Contoh konkretnya adalah pengolahan tambang emas di Irian Jaya oleh PT.Freeport dari Amerika. Pernahkah terpikirkan bahwa mereka juga turut ambil bagian dalam pengolahan hasil tambang tersebut ? Mereka dengan mudah membohongi kita karena kita memang mudah dibodohi. Kita sadar bahwa belum cukup tenaga ahli asal Indonesia yang mampu menggarap proyek tersebut. Seandainya seluruh penerus bangsa Indonesia dapa mengenyam pendidikan , tak hanya lulus SMP, tentunya kita bisa mengolahnya sendiri. Tentunya hasil yang kita peroleh secara langsung lebih maksimal dan menambah pendapatan per kapita Indonesia. Setelah itu, secara lambat laun dan berkesinambumham negara kita akan bangkit dan terpandang di mata dunia internasional.
Program sekolah gratis yang diadakan oleh pemerintah pusat sampai saat ini masih terkendala. Program yang dananya berasal dari Bantuan Operasional Siswa (BOS) tersebut belum merata dicanangkan di setiap daerah. Misalnya kasus yang terjadi di Kota Bandung beberapa bulan kemarin. Di kota itu penggratisan biaya sekolah seringkali tidak tepat sasaran. Contohnya, anak yang betul-betul tidak mampu memang mendapatkannya tetapi masih ada saja masyarakat yang “pura-pura” tidak mampu. Pihak sekolah juga merasa kewalahan karena ada bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jadi, program sekolah gratis di kota ini mirip program jalur siswa tidak mampu (non-akademis) di sekolah regular berkuota lima persen.
Pendidikan yang  biayanya diambil alih oleh pemerintah sebetulnya dapat dijadikan “payung hukum” dari program wajib belajar. Konon, sampai saat ini Indonesia yang telah menjalankan sekolah gratis tetapi belum mempunyai aturan-aturan yang jelas dan mengikat tentang wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar ala Indonesia tidak identik dengan wajib belajar ala Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat, wajib belajar menjadi paksaan bagi peserta didik, dioatur dengan undang-undan, dan ada sanksi bagi oran tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah. Adapun ciri-ciri wajib belajar ala Indonesia ialah tidak bersifat paksaan melainkan himbauan, tidak ada undang-undang tersendiri selain UU nomor 20 tahun 2003, dan tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Mungkin karena pendidikan hanya dilihat sebelah mata tanpa memikirkan manfaat terbesarnya.
Sekolah gratis yang diselenggarakan di Indonesia dimaksudkan untuk meratakan konsep pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, peserta didik juga dibebaskan dari biaya bulanan, uang pembangunan, dan buku dibagikan secara cuma-cuma. Ketika pemerintah tidak lagi membebani masyarakat secara finansial, tentunya tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak menyekolahkan anaknya. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah tersebut pasti meningkat.
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), alasan banyaknya anak yang tidak bersekolah adalah karena ketidaksanggupan biaya dan bekerja untuk meringankan beban orang tua. Ketidaksanggupan untuk membayar sekolah tersebut meliputi tidak sanggup membayar SPP bulanan, uang seragam, dan uang buku pelajaran. Dengan diadakannya program sekolah gratis ini akan sedikit mengatasi problematika pendidikan di tanah air Sekolah gratis bisa membuka jalan bagi anak-anak jalanan dan anak-anak dari keluarga miskin yang secara ekonomi belum mampu membiayai sekolah.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar